Perekonomian Indonesia dan Potensi Kawasan Industri

Berbagi

Meski banyak yang pesimistis, tapi tak jarang juga pihak yang yakin ekonomi bakal tumbuh di 2018 dengan ditopang sejumlah sektor industri sebagai motornya. Selain faktor internal seperti kekhawatiran lesunya daya beli dan Pilkada serentak, sentimen dari luar seperti harga minyak dunia yang bergerak naik dan ketidakpastian kebijakan Amerika Serikat. Bank Dunia mencatat sejumlah tren positif perekonomian Indonesia pada kuartal ketiga 2017. Bank Dunia menilai tren ini bisa menjadi pendorong percepatan ekonomi Indonesia tahun 2018. Sektor manufaktur mulai mendominasi perekonomian Indonesia dan kinerja ekspor membaik.

Tren yang positif, juga terjadi pada investasi di sektor mesin dan peralatan. Investasi mesin dan peralatan, khususnya di sektor tambang, mayoritas terkait dengan aktivitas ekspor. Hal ini menandakan kondisi yang membaik seiring dengan perbaikan harga komoditas. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat tren positif yang sama pada kuartal ketiga 2017. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,06 persen, atau membaik dari kuartal pertama dan kuartal kedua 2017, yang hanya sebesar 5,01 persen. Pada paruh pertama 2017 atau semester pertama, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia memang beberapa kali tercatat menurun. Penurunan ini terjadi karena beberapa faktor, seperti kenaikan tarif listrik untuk pelanggan volt-ampere (VA). Selain itu, penurunan konsumsi terjadi setelah diterapkannya kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Sebab, pemerintah mendorong masyarakat semakin taat pajak untuk mendongkrak penerimaan negara di sektor ini.

Namun, pada kuartal ketiga, tingkat konsumsi kembali mengalami perbaikan, terutama karena adanya momentum Idul Fitri. Faktor lain adalah menurunnya angka pengangguran hingga 5,5 persen pada Agustus 2017 dan pergerakan rupiah yang stabil. Meski demikian, dengan tren positif ini, Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia pada 2018 masih akan tumbuh sedang. Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) diprediksi sekitar 5,3 persen, lebih rendah 0,1 persen daripada target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2018) sebesar 5,4 persen. Penerimaan negara juga diperkirakan berada di level Rp 1.886 triliun, sedikit lebih rendah daripada target pemerintah sekitar Rp 1.895 triliun.

Seiring degan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka meningkat pula animo investor untuk membangun pabrik di Indonesia. Namun, pada saat ini investor hanya berkonsentrasi untuk membangun pabrik di kawasan Bekasi dan Karawang akibat minimnya infrastuktur di daerah lain. Menurut Himpunan Kawasan Industri (HKI) setiap tahunnya terdapat 600 hektar permintaan lahan Industri di daerah Bekasi dan Karawang, atau sekitar 60% dari seluruh permintaan di Indonesia, sisanya tersebar di wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan hingga Sulawesi.

Data HKI menyebutkan total lahan kawasan industri di seluruh Indonesia mencapai 27.320,66 ha hingga Juni 2012. Sesuai dengan regulasi, pengembang kawasan industri harus membangun kawasan maksimal 70% dari total lahan yang tersedia. Adapun 30% lahan lainnya harus digunakan untuk pembangunan sarana-prasarana, ruang terbuka hijau, dan fasilitas lainnya. Artinya, pengembang harus membangun lahan kawasan industri maksimal 19.124,4 ha. Lahan yang telah terisi hingga pertengahan tahun ini mencapai 11.212,48 ha atau 58,6% dari total lahan yang dibolehkan untuk dibangun. Dengan demikian, Indonesia dinilai masih memiliki lahan kawasan industri seluas 7.911,98 ha yang siap untuk dipasarkan kepada perusahaan yang berminat.

Bekasi dan Karawang merupakan daerah yang paling banyak diminati investor setiap tahun karena didukung dengan infrastruktur yang memadai. Lokasi dua daerah itu, menurutnya, didukung jalan tol serta berdekatan dengan pelabuhan dan bandar udara sehingga memudahkan industri untuk melakukan pengiriman. Akibatnya, sejumlah kawasan industri kehabisan lahan karena banyak investor yang berminat membangun pabrik mereka di kedua daerah itu. Bahkan, beberapa pengembang menolak permintaan dari perusahaan yang ingin membangun pabrik karena lahan sudah penuh.

Namun, pada saat ini para pengembang kawasan industri banyak mengeluhkan proses perizinan yang rumit dan berbiaya tinggi, walaupun sudah ada PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) yang dilakukan BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu). Selain di Bekasi dan Karawang, sebenarnya sudah berdiri kawasan industri lain yang memiliki fasilitas dan infrastuktur yang memadai, terlebih kawasan industri tersebut telah lama dan berpengalaman dalam hal pengelolaan kawasan industri, seperti Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) yang berada di DKI Jakarta dan menjadi pusat perekonomian Nasional.

Potensi ekonomi Indonesia yang sangat menarik dan selalu positif setiap tahunnya, hingga pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia dalam 10 tahun terakhir, perlu peran pemerintah untuk mengelola dan mengembangkan kinerja kawasan industri yang ada di Indonesia, agar proses bisnis investor semakin produktif, serta menjaga stabilitas lingkungan hidup menjadi lebih baik.

Foto/Gambar: kbn.co.id 

admin

Research and Development

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *